Islam dan Golput (Semoga Kita Lebih Bijak)

Melalui forum Ijtima’ Ulama yang diselenggarakan pada 24 –
26 Januari 2009 lalu di Padang Panjang, Sumatera Barat,
MUI mengeluarkan sejumlah fatwa, diantaranya tentang
Golput (Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum).
Dikutip dari naskahnya, fatwa itu berbunyi sebagai
berikut:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk
memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat
ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan
aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk
menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan
syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud
kemashlahatan dalam masyarakat.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur
(siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif
(tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan
memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah
wajib.

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat
sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak
memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat
hukumnya adalah haram.

Selanjutnya fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi,
yakni:

(1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan
wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi
munkar;

(2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan
sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi
masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat
terpenuhi.

Terhadap fatwa di atas, Hizbut Tahrir Indonesia memberikan
tanggapan sebagai berikut:

1. Benar bahwa kepemimpinan adalah perkara yang sangat
penting dalam Islam. Dengan adanya seorang pemimpin, maka
kepemimpinan (imamah) dan pengaturan (imarah) masyarakat
agar tercipta kemashlahatan bersama dapat diwujudkan. Oleh
karena itu, benar pula bahwa memilih pemimpin dalam Islam
yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama
(Islam), yakni yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq),
terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh),
mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan
kepentingan umat Islam, agar terwujud kemashlahatan
bersama dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban. Tapi
kewajiban di sini harus dikatakan sebagai kewajiban
kolektif (fardhu kifayah), dimana bila kepemimpinan yang
Islami telah terwujud, maka kewajiban itu bagi yang
lainnya telah gugur.

2. Benar bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi
syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu)
adalah haram. Tapi harus dikatakan, bahwa meski secara
personal pemimpin tersebut telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu), sebagai
pemimpin ia wajib memimpin semata-mata berdasarkan syariat
Islam saja, karena kemashlahatan bersama hanya akan
benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat
dengan syariat Islam. Tanpa syariat Islam, meski pemimpin
itu secara personal telah memenuhi syarat agama, yang
terjadi bukan kemaslahatan, tapi mafsadat atau kerusakan
seperti yang terjadi sekarang ini.

3. Telah ditetapkan melalui fatwa MUI sebelumnya bahwa
Sekularisme hukumnya haram, maka memimpin berdasarkan
Sekularisme juga harus dinyatakan haram. Karenanya,
memilih pemimpin yang akan memimpin dengan Sekularisme
atau menolak syariat Islam demi mempertahankan
Sekularisme, juga seharusnya dinyatakan haram.

4. Adapun ketetapan bahwa tidak memilih sama sekali
padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah
haram, tidaklah tepat, karena kewajiban memilih pemimpin
adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah), bukan
kewajiban perorangan (fardhu ain). Itu pun dengan catatan,
jika pemimpin yang dipilih atau diangkat tersebut adalah
pemimpin yang benar-benar akan menjalankan syariat Islam.

5. Bagi siapa saja yang akan turut memilih pemimpin, maka
wajib ia memilih pemimpin yang memenuhi kriteria agama
(Islam), dan yang dipastikan akan memimpin berdasarkan
syariat Islam semata. Karena itu, rekomendasi poin 1
dimana umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan
wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi
munkar, tidaklah tepat. Mestinya, bukan dianjurkan, tapi
diwajibkan memilih pemimpin yang mampu mengemban tugas
amar makruf nahi mungkar, bukan yang sebaliknya.

6. Adapun tentang pemilihan wakil rakyat, tidaklah bisa
disamakan dengan pemilihan pemimpin karena hukum memilih
wakil rakyat memang berbeda dengan memilih pemimpin. Hukum
memilih pemimpin yang mengemban tugas amar makruf nahi
munkar melalui penerapan syariat Islam secara kaffah
adalah fardhu kifayah. Sedangkan memilih wakil rakyat yang
mengemban tugas amar makruf nahi munkar adalah mubah,
mengingat hukumnya mengikuti hukum wakalah (perwakilan)
dimana seseorang boleh memilih, boleh juga tidak. Maka,
bagi umat Islam yang akan memilih wakilnya mestinya juga
bukan sekedar dianjurkan, tapi diwajibkan untuk memilih
yang akan benar-benar mampu mengemban amar makruf nahi
munkar. Dan sebaliknya, dalam fatwa itu semestinya harus
dinyatakan haram memilih wakil rakyat yang sekuler dan
tidak mengemban amar makruf nahi munkar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: